keputusan Kementerian ESDM ini sangat tepat agar Kepala Daerah punya dasar pertimbangan menunda memberlakukan aturan pajak BBM tersebut. Sebab, rencana pemberlakukan pajak BBM ini sangat janggal karena diterapkan dengan nilai besaran yang berbeda antara kendaraan umum dan kendaraan pribadi.

Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, utamanya, pemilih memiliki nama yang mirip.

Dia menilai jabatan baru tersebut terkesan dipaksakan dan sekedar mengakomodasi kepentingan pihak tertentu.

Peningkatan dalam penggunaan gadget tersebut pun diiringi dengan fenomena pesatnya pertumbuhan pinjaman online (pinjol)

Saya tidak tahu apa maksud dan urgensi adanya posisi Wakil Direktur Utama Pertamina di tahun politik seperti sekarang ini. Saya melihat tidak ada urgensinya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi teladan bagi jajaran di bawahnya.

Bawaslu harus berani menindak ASN yang melanggar aturan terhadap netralitasnya dalam pemilu tahun 2024.

Ahli hukum Suparman Marzuki mengkritik pernyataan Presiden Jokowi, yang menyebut dirinya boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilu 2024