Komite II DPD RI menilai anggaran Kementan pada tahun 2020 sangat kecil dibandingkan tahun lalu. Namun bukan berarti Kementan tidak memikirkan ketersedian pangan, daerah rawan pangan, dan penggembangan cadangan pangan.

Terdakwa kasus dugaan suap dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Miftahul Ulum berjanji akan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan.

Komite II DPD RI dorong Kementerian Perhubungan fokus menyelesaikan Program Kerja Prioritas Tahun 2020. Salah satu agenda prioritas tersebut adalah mengembangkan dukungan kepada destinasi pariwisata super prioritas.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Lalu Gita Aryadi, menerima kunjungan kerja Komite III DPD yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Evi Apita Maya, SH, M.K.N bersama rombongan.

Komite II DPD meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah.

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menerima kunjungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Komite I DPD RI menerima aspirasi dari Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tentang keadilan dan ruang demokrasi yang lebih luas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintahan Provinsi Jawa Tenga (Jateng) dalam rangka inventarisasi materi penyusunan dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 harus melibatkan masyarakat lokal, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton.

Komite III DPD RI memandang Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) harus segera direvisi karena belum mampu mencapai aspek tujuan keolahragaan yang sebagaimana diharapkan.