Kita menaruh harapan besar pada KPK dalam penegakan hukum di sektor pertambangan ini. Karena mafia pertambangan ini sudah menggurita dan sarat beking para petinggi.

Tuduhan serius ini tentu menimbulkan keresahan publik dan harus segera ditanggapi oleh ITB.

Studi kelayakan ini diperlukan agar program makan siang gratis ini sesuai dengan tujuan awal dan tepat sasaran. Apalagi jika program ini dilakukan secara ugal-ugalan untuk sekadar memenuhi janji kampanye.

Kami akan dorong Menteri Pendidikan untuk mengangkat bukan hanya guru honorer menjadi tenaga pendidik, melainkan juga diangkat menjadi ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari pustakawan.

Kita menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang tidak bisa memberi solusi atas kenaikan harga beras bahkan hanya menyalahkan perubahan cuaca, sehingga produksi berkurang dan harga beras menjadi naik.

Jangan hanya pasar modern yang mendapatkan gelontoran beras dari Bulog jika ingin harga beras turun. Pasar tradisional juga harus mendapatkan pasokan beras dari Bulog sebab panen dari petani saat ini jumlahnya masih terbatas.

Ternyata kabar baiknya adalah moratorium pinjol itu akan terus dilanjutkan. Infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengaturannya masih dipersiapkan oleh OJK sendiri.

Keberadaan satgas penataan penggunaan lahan dan penataan investasi juga tumpang tindih. Harusnya tugas ini menjadi domain Kementerian ESDM karena UU dan kepres terkait usaha pertambangan ada di wilayah kerja Kementerian ESDM bukan Kementerian Investasi.

Pengawasan pembangunan di bidang keagamaan, sosial, perempuan dan anak serta penanggulangan bencana menjadi penting dan strategis untuk menjaga kekondusivan kehidupan sosial masyarakat.

Makan siang ini baiknya dikaji lagi. Bukan hanya angkanya, tetapi kerumitannya. Dan bisa mubazir juga. Tiap anak sekolah beda kebiasaan dan beda segmennya.