Dalam hal tanggap darurat yang bertanggung jawab penuh adalah gubernur, bupati-walikota, dan pemerintah daerah.

Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Sesjen MPR RI) Ma’ruf Cahyono membuka secara resmi serta memberikan paparan singkat acara Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) MPR RI dengan tema ‘ Peran Lembaga MPR di Tahun Politik’, di Ruang Delegasi,

Menurutnya, jangkauan pemerintah tak cukup panjang untuk menggapai semua persoalan yang terjadi di daerah. Belum lagi, koordinasi pemerintah daerah (pemda) dengan guru akan terbentur kewenangan yang telah beralih ke pusat.

Komisi IV DPR menyayangkan koordinasi antara Kementan dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) soal validasi data pangan.

Soal koordinasi dan manajemen penanganan tanggap darurat ini penting untuk segera dirapikan dan dikonsolidasikan.

Koordinasi yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini, bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi pencapaian yang berhasil diraih Kementan selama empat tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Tujuan dari koordinasi ini untuk menyamakan pesepsi antara pusat dan daerah agar program kewirausahaan pemuda di daerah bisa berjalan lancar.

dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal harus dilakukan koordinasi kebijakan, keterpaduan perencanaan, dan sinkronisasi program secara bersama sehingga dapat tercapai suatu optimalisasi dalam pelaksanaannya.

Pencegahan stunting dinilai belum tercapai sepenuhnya karena koordinasi dan kerja sama masih belum maksimal.

Kementan akan meningkatkan sosialisasi dan koordinasi kepada seluruh pemangku kepentingan di setiap daerah.