Pada 2019, film franchise itu akan merilis spin-off Fast and Furious yang berpusat pada Dwayne ‘The Rock’ Johnson dan Jason Statham.

Banggar DPR menampung aspirasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Percepatan Perhutanan Sosial yang merupakan program prioritas nasional dan mandat RPJMN 2015-2019 untuk mencapai 12,7 juta hektar akses kelola masyarakat.

Menurunnya daya beli masyarakat dinilai akibat kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak pro terhadap rakyat. Akibatnya, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kian terpuruk.

Presiden Jokowi dinilai keliru dalam menyikapi terjadinya daya beli masyarakat yang terus mengalami penurunan. Sebab, penurunan daya beli masyarakat dianggap sebagai fakta perekonomian masyarakat yang semakin buruk.

Pemerintahan era pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kalah hebat dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Dimana, era Jokowi lebih senyap dan tertip setiap kali pembahasan APBN.

Penurunan daya beli yang dialami masyarakat saat ini harus segera diatasi oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Jika tidak, maka masyarakat akan menderita dengan situasi ini.

Penurunan daya beli masyarakat saat ini dinilai bukan persoalan politik. Melainkan, penurunan daya beli masyarakat saat ini sebagai fakta yang disampaikan oleh BPS.

PAN meminta agar Presiden Jokowi koreksi diri terkait turunnya daya beli masyarakat. Bukan malah menebar tudingan terhadap lawan politiknya.

Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Presiden Jokowi untuk tidak perlu khawatir atau cemas terhadap kritikan yang dilayangkan lawan politiknya.

Isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang belakangan mencuat diduga atas permainan para pemain lama. Dimana, isu PKI sengaja dimunculkan untuk kepentingan Pilpres 2019 mendatang.