Anggota Panitia Kerja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI, Riezky Aprilia, menyatakan jika pangkal masalah dalam kebijakan pupuk bersubsidi adalah masalah data kebutuhan pupuk, baik di sektor pertanian maupun perikanan.

Wacana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan patut dipertanyakan.

Materi pembekalan antikorupsi kali ini disampaikan oleh dua Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Alexander Marwata

Wacana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sector pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan memicu kontroversi di masyarakat.

Kalangan dewan menyoroti rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Trenggono menyampaikan, bahwa IUU Fishing menjadi ancaman serius bagi pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pembentukan kerja sama bilateral diperlukan guna mengatur mekanisme penempatan, dan meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja dan pemberi kerja.

Hal itu diungkap Ery saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta.

Putri Elok mengatakan uang tersebut diterima pada 12 Juli 2020

Dalam sidang kasus suap perizinan ekspor benih lobsyer atau benur, ketiganya mengungkap bahwa uang tersebut diberikan oleh staf khusus Edhy