Ini artinya hampir setiap tahun terjadi kebakaran kapal angkut BBM Pertamina. Ini kan seperti menjadi rutinitas regular.  Padahal perusahaan migas ini harusnya zero accident.

Jokowi harus berani bersikap mengatasi tarik menarik kepentingan ini. Ia harus berani mengambil keputusan atas nama kepentingan rakyat, bukan malah tunduk pada maunya mafia penambangan ilegal.

Perusahaan tambang yang lebih kecil saja memiliki Direktorat HSSE. Bahkan ada yang secara eksplisit dengan nomenklatur Direktorat Manajemen Risiko dan HSSE. Ini kan merupakan cermin perhatian mereka terkait manajemen risiko.

Omongan Luhut di media mengesankan subsidi kendaraan listrik ini sudah pasti. Dananya sudah ada dan disetujui DPR. Padahal hingga saat ini DPR dan pemerintah belum pernah membahas rencana tersebut. Jangankan dibahas, dijadwalkan saja belum.

Pertimbangan penting bagi penanganan permanen pasca kebakaran depo Pertamina Plumpang adalah soal kemaslahatan warga. Bukan sekedar pertimbangan teknis-ekonomis bisnis Pertamina semata.

Konsep zona penyangga ini harus segera dimatangkan dan direalisasikan Pertamina, paling tidak selama warga yang rumahnya terbakar masih dikontrakkan.

Ke depan Pertamina perlu memikirkan solusi jangka panjang bagi para korban. Setelah diberikan hunian sementara selama 3 bulan lalu apa? Pertamina bersama stakeholder lain perlu memikirkannya.

Menurutnya, hingga kini pemerintah dan DPR belum pernah membahas besaran subsidi pembelian kendaraan listrik tersebut. Karena itu ia meyakini keputusan tersebut belum bisa dilaksanakan.

Erick jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Ia harusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan.

Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang.