Kalangan dewan meminta aparat penegak hukum Polri untuk mendalami ikhwal Orient P Riwu Kore yang memperoleh status kewarganegaraannya dan dokumen identitas pendukung sebagai  pasangan calon dalam Pilkada Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Langkah itu dilakukan ketika China dan Hong Kong mengatakan mereka tidak akan lagi mengakui paspor British National Overseas (BNO) sebagai dokumen perjalanan yang valid mulai Minggu, 31 Januari.

Pejabat Karantina telah memeriksa kelengkapan administratif, kesesuaian dokumen persyaratan dan pendukung.

Hal itu dilakukan dengan cara melakukan pencairan L/C (letter of credit atau surat utang) memakai dokumen fiktif ke Bank BNI 46 cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berbagai dokumen itu penting dalam pengusutan kasus dugaan suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek yang telah menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Dokumen tersebut didapat usai melakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus suap yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara, di kantor PT ANM dan PT FMK

dokumen tertentu terkait dengan pembicaraan pra-pengajuan calon vaksin COVID-19 diakses secara tidak sah dalam serangan siber pada regulator obat.

Dari hasil penggeledahan itu, Penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait penganggaran Bantuan Provinsi (Banprov) serta rekapitulasi usulan program kegiatan.

KPK juga turut mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik serta delapan unit sepedah yang diduga berasal dari penerimaan uang suap dalam perkara ini.

Dokumen yang berisi daftar penerima tersebut kini beredar di grup WhatsApp, dan rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.