Ketidakpastian yang cenderung meningkatkan suku bunga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi tidak sehat karena telalu banyak digunakan untuk mensubsidi BBM. 

Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat

Kalau tidak dinaikkan, pembengkakan APBN bisa berbahaya. Jika semula subsidinya Rp 200 triliun, bebannya jadi Rp 500 triliun. Bahkan bisa lebih Rp 600 triliun.

Dari aspek makro, tahun anggaran 2021 belum sepenuhnya memberikan harapan yang mampu menyejahterakan, menciptakan pemerataan, menurunkan kemiskinan, dan membuka lapangan kerja.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak alias BBM bersubsidi. Sebab, harga minyak dunia yang sekarang masih di bawah besaran asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2022 yaitu sebesar 100 dolar Amerika per barel.

Besarnya APBN yang digunakan untuk subsidi BBM membuat warganet bereaksi.

Penggunaan dana APBN secara besar-besaran untuk membangun IKN membuktikan kekhawatiran Fraksi PKS sejak awal bahwa proyek IKN hanya akan membebani APBN dan tujuan pemerataan yang diharapkan tidak akan tercapai.

Kenaikan BBM jenis Pertalite dan Solar akan membuat rakyat kecil sengsara.

Hidayat menjelaskan MPR sudah menghadirkan Konstitusi yang menjadi rujukan soal anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD.