PNS adalah bagian penting dan strategis dalam penyelenggaraan negara.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyarakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke sektor lain yang lebih membutuhkan.

Subsidi selayaknya harus diterima oleh masyarakat miskin, namun subsidi BBM ini faktanya juga diterima masyarakat "mampu". Hanya 20 persen dari BBM bersubsidi yang dikonsumsi oleh masyarakat kurang mampu (40 persen pendapatan bawah).

Untuk produk yang sudah diproduksi di dalam negeri maka belanja APBN, APBD, dan belanja BUMN/BUMD harus untuk produk dalam negeri. Ini akan memberikan efek yang bagus bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Saya ingin menyoroti sedikit tentang Pidato RUU TA APBN 2023 dan Nota Keuangan. Transfer ke daerah sangat kecil. Membuat daerah ketergantungan dan tertinggal. Saya melihat, ini luar biasa membuat daerah menjadi seperti pengemis jadinya. Barangkali ini perlu menjadi evaluasi, bagaimana daerah itu harus diberi kemapanan.

Jika berlangsung cukup lama maka pertumbuhan hanya akan bertumpu pada sumber pertumbuhan dalam negeri yang tertekan oleh tingginya inflasi.

Angka pertumbuhan 5,3 persen tersebut didasarkan pada pertimbangan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi.

5 fokus APBN 2023 yang disampaikan Presiden, perlu kita bedah. Kita mau agar desain APBN 2023 lebih berpihak terhadap rakyat miskin.

Pemerintah didorong untuk segera mengatasi persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk mengamankan APBN 2023.