Penempatan kepolisian aktif dalam jabatan sipil dinilai berpotensi memunculkan kemunduran praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan kemunduran demokrasi.

Akademisi, masyarakat sipil, dan media berperan penting dalam mengawal kebijakan agar tetap berpijak pada data dan ilmu pengetahuan.

Kemdikdasmen mendorong penguatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui optimalisasi peran Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP)

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa penataan ASN menjadi salah satu prioritas terbesar yang dikerjakan Komisi II sepanjang tahun ini.

Informasi yang saya terima, Pemerintah melalui Mensesneg telah menyatakan menerima putusan MK. Jadi kita serahkan prosesnya kepada pemerintah.

Koalisi Masyarakat Sipil mengugat Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke MKD DPR.

Anggota Komisi III DPR RI menegaskan bahwa seluruh anggota Polri wajib mematuhi putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil sebenarnya tidak perlu berlarut-larut apabila pemerintah konsisten menjalankan aturan yang sudah ada.

Putusan MK itu ya kita menghormati. Tapi tidak serta merta diberlakukan begitu saja. Kita harus lihat dulu norma-norma yang ada di undang-undang lain.

Kalau itu menjadi putusan mahkamah konstitusi maka semua harus tunduk dan patuh pada keputusan Mahkamah Konstitusi.