Bareskrim Polri bongkar praktik tindak pidana pemalsuan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax

Pembatasan sudah sejak lama diterapkan bertahap oleh Pertamina melalui sistem myPertamina namun revisi Perpres 191 Tahun 2014 terkait distribusi Pertalite ini belum muncul.

Sebaiknya menjelang akhir Pemerintahannya, rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengambil kebijakan strategis yang merugikan rakyat banyak. Karena, kebijakan penghapusan Solar dan Pertalite, yang jelas-jelas merupakan dua jenis BBM yang disubsidi negara, secara langsung akan memukul daya beli rakyat.

Harga Pertalite yang disubsidi pemerintah tetap di Rp 10.000 per liter

Saya mendukung Pertamina melakukan kajian tentang plus-minusnya Pertashop diizinkan menjual BBM jenis Pertalite dengan harga kompensasi. Tentu kajian itu harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan para pihak terkait.

Kita patut curiga motif apa yang membuat Pemerintah akan mengimplementasikan program ini. Karena nyatanya Industri bioetanol lokal, salah satu bahan pembuatan Pertamax 92 Green, belum memungkinkan.

Amin pun mendorong PT Pertamina menggandeng PT Perkebunan Nusantara dan Perkebunan Rakyat untuk memproduksi bioetanol. Dalam jangka Panjang, hal itu menjadi bagian penting dari strategi transisi energi dan ketahanan energi nasional.

Pemerintah, sebagai regulator saja tidak mengangkat masalah ini, masak Pertamina bikin heboh masyarakat dengan isu seperti itu.

Setahu saya hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana Pemerintah menghapus Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024.

Sebaiknya Pemerintah melalui Pertamina mencari solusi lain untuk membantu pengusaha Pertashop. Jangan malah mengambil jalan pintas dengan mengizinkan Pertashop menjual Pertalite dengan harga nonsubisidi. Sebab kebijakan ini akan mengacaukan pasar dan mengganggu pasokan Pertalite bersubsidi ke SPBU.