Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyampaikan catatan kritis secara langsung kepada Kemendes PDT dan Kementerian Transmigrasi.

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih adanya pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin.

Komisi XII DPR RI mendesak KLH/BPLH untuk merestrukturisasi porsi anggaran TA 2027 agar lebih menitikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Ini belum puncaknya. Karena itu, mitigasi harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai kita menunggu kejadian besar baru kemudian sibuk melakukan penanganan

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta pemerintah memperkuat perspektif kesehatan masyarakat dalam penanganan karhutla.

Kalau terbakar iklim, negara wajib memadamkan, tapi kalau dibakar, selain memadamkan, aparat penegak hukum juga wajib menangkap pelakunya.

Saya kira perlu penekanan. Dan penekanan tadi kalau Bang Riyono saya catat itu datanya bahwa ada PNBP denda korporasi Rp1,5 triliun. Saya kira kan masih kecil.

Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas unsur untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berlangsung secara cepat dan terpadu

(Koordinasi) bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi

penanganan karhutla masih terus diperkuat karena konsentrasi hotspot dan kejadian kebakaran masih tinggi di sejumlah wilayah, terutama di Kalbar dan Kalteng