Perusahaan yang berada di bawah subholding PTPN III (Persero) itu menurunkan bantuan logistik berupa beras, air kemasan, mi instan, telur ayam, dll.

Untuk keperluan kelengkapan data atas dokumen yang dibutuhkan, lokasi operasional, area konsesi, peta konflik, serta data relavan lainnya.

Komisi XIII DPR RI mendukung rekomendasi LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI dengan menerapkan keadilan korektif dan keadilan rehabilitatif.

Komisi XIII DPR RI menilai akar persoalan Pendaftaran Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) Australia, tidak berhenti pada masalah teknis.

Bukan hanya bagaimana si pelaku kejahatan, si pemerkosaan ini dihukum seberat-beratnya, tapi kehidupan si korban juga harus kita pulihkan.

Sesungguhnya mereka menjadi korban kejahatan karena kegagalan negara untuk memberi perlindungan memberi keamanan.

Komisi XIII DPR memastikan bakal mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan polemik hasil Surat Dukungan untuk Working and Holiday Visa (SDUWHV) Australia 2025.

Nilai transaksi ini terdiri atas purchase order (PO) 56,99 juta dolar AS dan potensi transaksi 73,18 juta dolar AS

Panitia Kerja (Panja) Komisi XIII DPR RI menyepakati Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) tahap kedua untuk dilanjutkan ke Baleg.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso memastikan RUU PSDK tidak hanya fokus pada penegakan hukum bagi pelaku kejahatan.