Jangan kita salahkan rakyat, jadi ketika negara gagal hadir di situ, rakyat yang hanya kita salahkan.

Saya berharap juga pemerintah pusat tegas terkait dengan penegakan hukum atas kejahatan lingkungan. Seperti mana-mana perusahaan-perusahaan.

Saya berharap dalam konteks daerah-daerah yang statusnya dianggap sebagai daerah bencana, transfer keuangan daerahnya jangan dikurangi.

Perlu turun tangan langsung dari pemerintah pusat dan seluruh lembaga negara yang terkait ini seperti TNI-Polri.

Kami dari Yayasan Sumatera Utara Bergiat, pada hari ini 2 Desember 2025 menyerahkan bantuan dari PT Perkebunan Nusantara 4 atau PT PalmCo.

Perusahaan yang berada di bawah subholding PTPN III (Persero) itu menurunkan bantuan logistik berupa beras, air kemasan, mi instan, telur ayam, dll.

Untuk keperluan kelengkapan data atas dokumen yang dibutuhkan, lokasi operasional, area konsesi, peta konflik, serta data relavan lainnya.

Komisi XIII DPR RI mendukung rekomendasi LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI dengan menerapkan keadilan korektif dan keadilan rehabilitatif.

Komisi XIII DPR RI menilai akar persoalan Pendaftaran Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) Australia, tidak berhenti pada masalah teknis.

Bukan hanya bagaimana si pelaku kejahatan, si pemerkosaan ini dihukum seberat-beratnya, tapi kehidupan si korban juga harus kita pulihkan.