BKKBN berada diurutan yang kedua setelah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), disusul Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Komisi IX DPR mengundang para pelaku industri farmasi untuk mendengarkan masukan sebagai upaya penyempurnaan draf RUU POM.

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali mengembangkan network dengan membentuk Satuan Kerja Pengawas Obat dan Makanan (Saka POM). Saka POM telah terbentuk di tingkat Kwarda dan dua Kwarcab yaitu Denpasar dan Gianyar.

Agar tidak kecolongan pemerintah perlu lebih memberikan perhatian terhadap pengawasan peredaran produk melalui jalur online.

Badan POM ajak masyarakat untuk selalu memilih, membeli, dan mengonsumsi produk obat dan makanan yang aman.

Penyederhanaan desain label gizi diharapkan mampu membuat masyarakat lebih tertarik dan mudah memahami pembacaan label gizi.

Pemerintah berkewajiban menjamin konsumen mendapatkan informasi yang benar pada label. 

Badan POM mendukung penuh peningkatan investasi industri farmasi di Indonesia.

Dalam rangka menjamin keamanan dan kesehatan  masyarakat, legislator Imam Suroso bersama Kepala Balai Besar POM Semarang Endang Pujiwati, Jumat (11/5/2018) lalu melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke Pasar Baru, Pati, Jawa Tengah.

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf memastikan, Rancangan Undang-Undang  tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) tak akan mematikan industri kecil.