Prinsip utama itu cegah duluan, baru padamkan. Jangan kebalik. Kalau sudah telanjur besar, biayanya mahal, asapnya ke mana-mana, rakyat yang rugi.

Komisi III DPR RI menegaskan, masuknya judi online dalam cakupan tindak pidana yang menjadi basis perampasan aset masih terbuka untuk dibahas.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menyampaikan catatan kritis secara langsung kepada Kemendes PDT dan Kementerian Transmigrasi.

Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Ada banyak persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan pengawalan kebijakan secara terus-menerus.

Komisi VII DPR mempertanyakan sejauh mana efektivitas penerapan SNI benar-benar berdampak terhadap peningkatan produktivitas industri.

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih adanya pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin.

Komisi XII DPR RI mendesak KLH/BPLH untuk merestrukturisasi porsi anggaran TA 2027 agar lebih menitikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Tetapi kita berharap tidak terjadi letusan yang lebih besar lagi dan statusnya bisa segera turun level, sehingga masyarakat bisa beraktivitas lagi dengan aman