Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) harus bertanggungjawab atas situasi penegakan hukum secara umum dan khususnya pemberantasan korupsi di tanah air.

Rapat gabungan Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kapolri, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terpaksa harus ditunda.

Aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta agar tidak kebakaran jenggot terkait pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri.

Drajat menilai lumrah arahan dari Biro Hukum Kemendagri jika ada pegawai Kemendagri yang dipanggil atau diperiksa oleh penegak hukum.

Pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri dipastikan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

Pengadilan tertinggi India menutup celah hukum yang memperbolehkan pria melakukan hubungan seks dengan seorang wanita berusia di bawah 18 tahun

Partai Golkar resmi mencopot Yorrys Raweyai dari jabatannya sebagai Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Posisi Yorrys diganti oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Eko Wiratmoko.

Kewajiban untuk mengisi data partai pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI sebagai syarat untuk bisa mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 memiliki kelemahan hukum.

Dalam rangka memperbaiki sistem penegakkan hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menghadapi tantangan yang cukup berat.

Madrid berjanji akan menegakkan hukum dan demokrasi jika parlemen wilayah otonomi itu meneruskan langkahnya menuju kemerdekaan.