Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub meminta aparat hukum harus melakukan penyelidikan terkait transfer dana sebesar Rp 19 triliun dari Standard Chartered ke Singapura.

MKD DPR terpaksa membatalkan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi di DPR. Alasannya, karena beberapa fraksi tidak dapat menghadiri rapat internal terkait status hukum Ketua DPR Setya Novanto.

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mendorong aparat penegak hukum dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) untuk mengusut tuntas rencana penyelundupan 127 ekor Burung Kakatua Putih dan Nuri Bayan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kerap melayangkan kritikan, baik kepada pemerintah maupun terhadap aparat penegak hukum khususnya KPK. Apa alasannya?

Partai Golkar diminta untuk mengganti posisi Setya Novanto dari kursi Ketua DPR. Sebab, jangan sampai kasus hukum yang menjerat Novanto memperburuk citra DPR sebagai lembaga negara.

Presiden Jokowi mengingatkan Ketua DPR Setya Novanto sebagau tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP dapat mematuhi proses hukum yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi memprediksi bakal adanya tiga masalah krusial mengenai pembentukan holding BUMN pertambangan.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy berharap Ketua DPR RI Setya Novanto hadapi proses hukum secara profesional.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menasihati Ketua DPR Setya Novanto untuk mematuhi proses hukum yang berlaku di tanah air. Hal itu terkait buronan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fredrich pun mengimbau agar Kalla belajar hukum sebelum berkomentar soal proses penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Novanto.