Pernyataan yang dirancang Inggris itu menyerukan pembebasan segera para pemimpin pemerintah termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang telah ditahan sejak penggulingan mereka dalam kudeta militer 1 Februari.

Mengulik solidaritas kemanusiaan

Washington juga telah menetapkan Myanmar untuk pembatasan kontrol ekspor penggunaan akhir militer, yang mengharuskan pemasok AS untuk mencari lisensi AS yang sulit diperoleh untuk mengirimkan barang-barang tertentu.

Dalam laporan terbaru, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi di Myanmar, Thomas Andrews menyerukan kepada komunitas internasional untuk bertindak segera dan tegas untuk mendukung mereka yang menuntut kembalinya demokrasi di negara itu.

Sedikitnya 54 orang telah tewas dan lebih dari 1.700 ditahan sejak kudeta Myanmar 1 Februari. 

Satu video dari akhir Februari yang ditinjau oleh Reuters menunjukkan seorang pria berseragam tentara mengarahkan senapan serbu ke kamera dan berbicara kepada pengunjuk rasa.

Saksi mengata mengatakan, polisi dan tentara melepaskan tembakan dengan peluru tajam dengan sedikit peringatan

Pengacara Min Min Soe mengatakan, tuduhan tambahan dari hukum pidana era kolonial Myanmar, yang melarang penerbitan informasi yang dapat menyebabkan ketakutan atau kekhawatiran, diajukan terhadapnya selama persidangan.

Indonesia konsisten menerapkan asas-asas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dalam menyikapi perkembangan dinamika politik di Myanmar.

Orang keenam tewas di Yangon, kata seorang anggota parlemen dari pemerintah sipil yang digulingkan Myanmar dalam sebuah unggahan Facebook.