Langkah KPK memeriksa kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja birokrasi di Ditjen Minerba ini sangat bagus, apalagi kalau terus masuk ke potensi korupsi yang lebih material seperti penyimpangan PNBP batubara, nikel dan lain-lain. Tentunya kita tidak ingin kalau KPK berhenti hanya pada kasus korupsi tunjangan kinerja ini saja.

Komut dan Dirut Pertamina sekarang layak diganti karena terbukti tidak mampu membenahi sistem keamanan dan keselamatan di wilayah kerjanya. Padahal keduanya sudah diberi kesempatan berkali-kali.

Terlepas dari penyebab kebakaran ini karena sabotase atau kecelakaan murni,  Komut dan Dirut Pertamina harusnya malu bila masih mempertahankan jabatannya. Kecelakaan ini membuktikan keberadaan Komut dan Dirut Pertamina saat ini tidak efektif menggerakan seluruh jajaran untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja.

Pertamina harus bisa mengantisipasi lonjakan permintaan BBM di berbagai daerah selama Ramadhan dan jelang hari raya Idul Fitri, terutama terkait kebutuhan BBM saat musim mudik. Mumpung masih ada waktu sebaiknya Pertamina dapat mempersiapkan kebutuhan tersebut dengan baik.

Kalau sampai kali ini Presiden tunduk lagi dengan kemauan PTFI maka secara tidak langsung presiden telah merendahkan marwah bangsa dan negara.

Ditjen Minerba ini perlu dirombak dan ditata-ulang para pejabatnya. Kalau memang Pemerintah serius meningkatkan kinerja pembangunan minerba nasional.

Irjen harusnya dapat mengendus kasus ini lebih dulu. Ini mungkin karena anggaran pemeriksaan yang terbatas dan terkena pemotongan. Harusnya Inspektorat Jenderal (Itjen) bisa lebih aktif melakukan pengawasan dan penindakan.

Ini artinya hampir setiap tahun terjadi kebakaran kapal angkut BBM Pertamina. Ini kan seperti menjadi rutinitas regular.  Padahal perusahaan migas ini harusnya zero accident.

Jokowi harus berani bersikap mengatasi tarik menarik kepentingan ini. Ia harus berani mengambil keputusan atas nama kepentingan rakyat, bukan malah tunduk pada maunya mafia penambangan ilegal.

Perusahaan tambang yang lebih kecil saja memiliki Direktorat HSSE. Bahkan ada yang secara eksplisit dengan nomenklatur Direktorat Manajemen Risiko dan HSSE. Ini kan merupakan cermin perhatian mereka terkait manajemen risiko.