Daya Listrik 450 VA akan dihapus, begini penjelasan Sri Mulyani

Persoalan subsidi energi menjadi pergumulan kami di Komisi VII dari waktu ke waktu. Dan memang seperti memakan buah simalakama. Jadi, menambah subsidi berurusan dengan ruang fiskal APBN. Mengurangi subsidi walau ditambah bantalan, masyarakat miskin kita masih cukup besar. Dan pasti akan terjadi gejolak yang luar biasa

Seharusnya pemerintah tidak menggunakan instrumen APBN dijadikan alasan untuk menambah beban rakyat, karena pada saat yang sama pemerintah mendapatkan windfall atau `durian runtuh` dari keuntungan beberapa komoditas, disamping harga minya dunia saat ini sedang turun.

Ketidakpastian yang cenderung meningkatkan suku bunga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi tidak sehat karena telalu banyak digunakan untuk mensubsidi BBM. 

Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat

Kalau tidak dinaikkan, pembengkakan APBN bisa berbahaya. Jika semula subsidinya Rp 200 triliun, bebannya jadi Rp 500 triliun. Bahkan bisa lebih Rp 600 triliun.

Dari aspek makro, tahun anggaran 2021 belum sepenuhnya memberikan harapan yang mampu menyejahterakan, menciptakan pemerataan, menurunkan kemiskinan, dan membuka lapangan kerja.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak alias BBM bersubsidi. Sebab, harga minyak dunia yang sekarang masih di bawah besaran asumsi makro yang tercantum dalam APBN 2022 yaitu sebesar 100 dolar Amerika per barel.

Besarnya APBN yang digunakan untuk subsidi BBM membuat warganet bereaksi.