Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengutuk dan mengecam keras sikap Amerika Serikat yang tetap meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem di tengah-tengah protes masyarakat internasional.

Presiden Jokowi kembali menyinggung kebijakan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dianggap salah soal harga BBM di wilayah Timur Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly disebut sebagai dalang atas penundaan pengesahaan RUU Terorisme yang hingga saat ini belum dituntaskan oleh DPR dan pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan, semua fraksi di DPR mendukung penyelesaian RUU Terorisme. Termasuk fraksi yang berada di luar pemerintah.

Pasca serangan teror bom yang terjadi di Surabaya, sejumlah pihak termasuk Presiden Jokowi mendesak agar RUU Terorisme yang sedang dalam pembahasan di DPR bersama pemerintah segera dituntaskan.

PKB mendorong pembahasan RUU Terorisme segera dituntaskan. Untuk itu, pemerintah harus segera menuntaskan perbedaan definisi terorisme yang dinilai menghambat pengesahan RUU tersebut.

DPR menyebut RUU Terorisme telah rampung 99 persen dan siap untuk disahkan. Namun, pemerintah meminta untuk menunda pengesahan karena belum adanya kesepakatan di internal pemerintah soal definisi terorisme.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan RUU Antiterorisme akan segera disahkan pada masa sidang DPR RI di bulan Mei ini. Pemerintah diminta satu suara dalam pembahasan finalisasi revisi UU terorisme di DPR.

Menyikapi serangkaian aksi terorisme belakangan ini yang sudah sangat meresahkan dan mengancam keamanan warga negara, LBH Ansor mendukung penuh Polri untuk mengambil langkah-langkah taktis dan strategis untuk mengatasinya.

Presiden Jokowi mengancam akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang terorisme, jika DPR tidak segera mengesahkan RUU Terorisme pada Juni 2018 nanti.