Pansus RUU Pemilu akan mengantisipasi terjadinya provokasi dalam pelaksanaan Pemilu melaui penyedia Sosial Media (Sosmed).

Ada beberapa point yang kemungkinan rawan digugat ke MK,

Partai Golkar mengusulkan Parliamentary Threshold (PT) atau ambang patas perolehan suara di parlemen sebesar 10 persen.

Apakah semua parpol peserta pemilu secara otomatis berhak mengusung calon presiden, atau sebaliknya harus ada syarat-syarat persentase jumlah perolehan suara untuk dapat mengusung capres (presidensial threshold)?

Partai Hanura menginginkan sistem Pemilu 2019 secara terbuka.

Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas masuk parlemen dinilai sudah tidak relevan diterapkan dalam sistem Pemilu serentak pada 2019 nanti.

Partai Hanura meminta Parliamentary Threshold atau ambang batas masuk parlemen dihapus. Hal itu dianggap untuk mengakomodir sejumlah partai kecil.

Selain keserentakan waktu sebagai amanat dari putusan MK, pengaturan Pilpres juga harus mengantisipasi munculnya capres tunggal.

Tuntutan penguasaan tehnologi dan informasi menjadi hal yang wajib apabila ingin tetap eksis, salah satunya adalah pengaplikasian medsos sebagai alat untuk berinteraksi dan meraih simpati masyarakat.

Setidaknya dua jalur konsolidasi yang harus ditempuhnya, struktural dan kultural.