Pertimbangan penting bagi penanganan permanen pasca kebakaran depo Pertamina Plumpang adalah soal kemaslahatan warga. Bukan sekedar pertimbangan teknis-ekonomis bisnis Pertamina semata.

Konsep zona penyangga ini harus segera dimatangkan dan direalisasikan Pertamina, paling tidak selama warga yang rumahnya terbakar masih dikontrakkan.

Ke depan Pertamina perlu memikirkan solusi jangka panjang bagi para korban. Setelah diberikan hunian sementara selama 3 bulan lalu apa? Pertamina bersama stakeholder lain perlu memikirkannya.

Hampir 2.800 tempat penampungan dan lebih dari 90 fasilitas termasuk rumah sakit dan pusat pembelajaran hancur dalam kebakaran pada 5 Maret, menyebabkan lebih dari 12.000 orang kehilangan tempat berlindung.

Pertanyaan kami di komisi VII, kami belum mendapatkan solusinya secara komplit. Delapan kejadian dalam setahun ini memang belum ada solusinya sampai saat ini. Padahal banyaknya korban bagi kita adalah hal yang sangat disayangkan.

Ini bukti bahwa obyek vital nasional tidak teramankan dengan baik oleh Pertamina, oleh berbagai pihak, baik dari sisi infrastruktur maupun sarana dan prasarana.

Erick jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Ia harusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan.

Temukan Pengganti yang Tegas dan Komunikatif

Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang.

Sebanyak 24 orang dimintai keterangan dalam proses penyelidikan kebakaran Depo Pertamina Plumpang