Pimpinan MPR periode 2019-2024 membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana amandemen terbatas UUD 45. Dimana, amandemen terbatas UUD 45 atas rekomendasi MPR periode yang lalu.

MPR tetap memiliki kewenangan tertinggi terkait dengan mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden.

Kembali ke UUD `45, cabut mandat Jokowi, dan bentuk pemerintahan baru.

UU KPK itu kan bukan kitab suci. UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi kita saja bisa diamandemen

Ma`ruf mengatakan, perlu dilihat sejauh mana pelaksanaan UUD agar konstitusi dan pelaksanaannya juga bagus.

Sebagai salah satu bentuk Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, jalan sehat yang digelar diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

PKB Tunjuk Seeorang Profesor Pimpin Tim Pengkajian Amandeman UUD 45

Menurut JK, mukadimah UUD 45 merupakan konsep dasar dan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara.

Haluan Pembangunan Negara Menjadi Legacy Kepemimpinan Nasional, Wujudkan Cita-cita Bangsa 50 hingga 100 Tahun Ke depan