APBN 2022 mendukung keberlanjutan program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi yang berkeadilan.

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Dari hasil survei juga tampak bahwa 59,8% lapisan masyarakat menyangsikan komitmen Jaksa Agung ST. Burhanudin dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kejaksaan.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS ini merupakan bagian dari agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perpusnas menyusun konsep naskah akademik untuk kemudian dikonsultasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi (RB) tidak bisa dipisahkan dari prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden RI.

Pemerintah bersama DPR membahas upaya reformasi perpajakan tahap selanjutnya untuk mendukung adanya tren perubahan global.

Salah satu bentuk reformasi itu adalah reformasi sistem teknologi informasi (TI) dan database.

Agenda reformasi perpajakan yang tengah digulirkan pemerintah Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan kebijakan terbaru untuk mengatur sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.