Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengimbau pemerintah untuk memperhatikan beberapa aspek penting dalam kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang baru-baru ini diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.

Kita mungkin ingat Perang Diponegoro terjadi pada 1825–1830, tetapi mengapa terjadi perang, kenapa harus perang, kita tidak tahu. Ini yang disebut narasi atau nalar, atau berpikir kritis.

Tidak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum, terutama ketika menyangkut nyawa dan keadilan bagi masyarakat. Kasus ini harus diusut tuntas secara transparan.

Melihat dampak kesehatan yang akan diterima remaja, Pemerintah seharusnya lebih bisa menimbang dampak dari aturan yang dikeluarkan. Apakah lebih banyak dampak positifnya daripada negatifnya.

Jumlah ini tentu sangat besar dan perlu segera ditindaklanjuti OJK. Karena pada beberapa kasus, ketika debitur sudah melunasi pinjol, namun riwayat pada SLIK belum juga berubah.

Ini sesuatu yang sangat krusial, karena pertumbuhan ekonomi di Bali sangat tinggi usai Covid-19, terutama pertumbuhan pariwisata.

Jalan Tol IKN yang progresnya belum mencapai 100 persen 2024 dikatakan KemenPUPR sudah siap untuk perayaan HUT RI 17 Agustus, padahal pembangunannya selalu terpapar curah hujan yang tinggi.

Mengingat oleh karena adanya batas waktu ekshumasi yang akan segera berakhir. Dan tentunya sekarang pun juga dalam waktu yang cukup lama agak sulit mendapatkan hasil yang cukup akurat. Tetapi tetap harus dilakukan.

saya sudah minta Kapolda untuk meminta Kapolres Kota Padang menerbitkan surat ekshumasi. Salinan surat sudah di WA ke saya tapi saya pengen agar salinan surat itu diberikan langsung kepada teman-teman Komisi III dan keluarga korban

Sekiranya info tersebut benar maka aparat perlu menindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Tapi kalau info tersebut hanya gosip maka perlu ada klarifikasi dari Abdul Gani Kasuba.