Sistem pemilihan secara langsung yang sudah berlaku sejak 2004 terlalu banyak mudharat, ketimbang manfaatnya

MPR saat ini gencar melakukan Sosialiasasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika

Metode Cerdas Cermat Empat Pilar ini dianggap sukses mensosialisasikan Empat Pilar MPR mulai dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ke masyarakat, khususnya para pelajar diseluruh Indonesia.

Hak konstitusi adalah hak-hak dasar yang kemudian diadopsi dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia.

Dalam pengajian juga ada penyampaian Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau popular disebut Empat Pilar MPR.

Kunjungan itu dilakukan untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pemerintah harus mengalokasikan anggaran kepada BPJS lebih besar lagi, karena program ini adalah amanat langsung UUD.

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengungkapkan bahwa amandemen UUD sudah dalam pemikiran MPR periode 2019-2024 untuk dikaji lebih dalam. 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, rekomendasi MPR RI 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945 

Pimpinan MPR periode 2019-2024 membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana amandemen terbatas UUD 45. Dimana, amandemen terbatas UUD 45 atas rekomendasi MPR periode yang lalu.