KPK) menyita aset lebih dari Rp100 miliar terkait kasus dugaan korupsi kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 yang merugikan negara Rp622 M

Upaya pengondisian itu dilakukan Yaqut dengan menyiapkan uang sejumlah USD 1 Juta hasil dari pungutan fee dari calon jemaah haji khusus.

Yaqut ditetapkan sebagai tersangka dalal kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesian Tahun 2023-2024.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Daniel Anzar Simanjuntak menekankan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia merupakan prioritas utama

HNW Dorong Pelaksanaan Haji Jadi Momentum Ciptakan Perdamaian

Yaqut sempat dikabarkan akan absen dari panggilan KPK dan meminta penjadwalan ulang. Namun, ia secara tiba-tiba menampakkan mendatangi Gedung Merah Putih KPK.

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai RUU usulan atau inisiatif DPR.

Yaqut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji.

Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyepakati tiga skenario keberangkatan haji ke Arab Saudi