Tes ini bakal diselenggarakan pada 17-18 September 2024 untuk capim KPK.

Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran sebesar Rp300,65 miliar untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2025.

Rincian anggaran ini dibagi ke beberapa unit kerja eselon I Kementerian Sosial, dengan alokasi terbesar diterima oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang mencapai Rp44,4 triliun. 

Penggunaan anggaran pemilu jadi sorotan saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

KPK juga membutuhkan bahan dan data yang sudah dikantongi oleh Pansus Angket Haji.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tunduk pada proses hukum.

Mereka akan batal dilantik jika tidak menyerahkan LHKPN sebelum dilantik pada 1 Oktober 2024. 

Hal itu berdasarkan data KPK hingga Senin, 9 September 2024 pukul 12.00 WIB.

Dorong Penerapan Peta Jalan Pendidikan yang Memperkuat Kontrol Pelaksanaan Anggaran