Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat.

HNW: Pesantren Perlu Cerahkan Politik, Agar Demokrasi Lebih Bermartabat

Krisis konstitusi yang terjadi saat ini akan membawa dampak serius pada kehidupan demokrasi ke depan.

Menurut Rocky radikal break hanya mungkin terjadi jika proses demokrasi dibatalkan total, prosedur demokrasi sekarang adalah peralatan Jokowi untuk memperpanjang dinastinya memakai semua aparat.

Dinasti politik dinilai menjadi persoalan ketika dinasti politik tersebut membajak dan membonsai demokrasi, khususnya untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sayang disayang, mereka banyak mengajarkan demokrasi. Mereka ajarkan hak asasi manusia. Tapi, begitu ada sebuah negara yang bom rumah sakit, yang bunuh anak-anak kecil, mereka diam seribu bahasa.

Putusan MK tentang Usia Capres-Cawapres menjadi basis nepotisme dan dinasti politik. Bukan untuk anak muda dan justru sebagai pertanda kehancuran demokrasi sekaligus mencederai Pemilu 2024.

Kami memandang, kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi sorotan dua media internasional tersebut merupakan fakta persoalan politik yang nyata terjadi dan tak terbantahkan, terutama jika mencermati dinamika politik elektoral jelang 2024.

Kehidupan demokrasi di Indonesia dinilai sedang berada di ujung tanduk usai putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas minimal usia capres-cawapres.

Semestinya ketika berkontestasi ingin menjadi pimpinan maka kita juga harus mengedepankan sisi moral, sisi etika yang tentu cara-cara berkontestasi.