Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendapat amanat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Selatan, untuk terus menolak RUU Haluan Ideologi Pancasilav(HIP).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan untuk kepentingan politik. Karenanya, tidak tepat jika MUI dikaitkan dengan sejumlah organisasi politik, apalagi yang kontra pemerintah alias oposisi.

Bagi Sekjen PPP Asrul Sani, tidak dilibatkannya golongan oposisi yang berasal dari PA 212 itu sah-sah saja. 

Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan, MUI itu bukan milik segolongan orang atau milik pemerintah. Karena itu, tidak baik jika ada beberapa orang berada di gerbong oposisi yang akhirnya tidak terpilih.

Kharuddin Syah ditahan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu UtaraJadi aliran sesat dalam Islam adalah segala sesuatu yang mengingkari Rukun Islam dan Rukun Iman..

Kurangnya respon Pemerintah dan keengganan untuk menerbitkan PERPPU yang disampaikan MUI akan menjadi penilaian buruk bagi masyarakat terhadap cara Pemerintah.

MUI DKI Jakarta mempersilakan bagi pihak yang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi

MUI memiliki peran yang sangat strategis, Ulama dan Umara harus merapatkan barisan, saling menguatkan untuk mempertahankan NKRI.

Ketua Panitia Musda MUI X, H. Irfan Awaludin berharap Pasca Musda nanti MUI memiliki peran strategis dalam memperkokoh ukhuwah islamiyah

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menggelar pertemuan dengan MUI. Agenda pertemuan itu, MUI menyampaikan masukan terkait RUU Ciptaker dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).