Hal ini penting dilakukan karena selama ini banyak laporan yang menyatakan BLT tidak tepat sasaran. Penerimanya itu-itu saja, bahkan orang yang relatif berada, sementara masyarakat yang lebih pantas malah tidak mendapatkan BLT.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai konflik agraria yang kerap muncul di dunia pertanian dapat menjadi batu sandungan dalam mencapai kedaulatan pangan di tanah air.

PPh Non migas realisasinya sebesar Rp665,52 triliun atau 62,58 persen dari target APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 2,46 persen

Partai Republik Tingkatkan Klaim Pemilihan Warga Negara non-AS, Bisa Picu Perdebatan

Saya lihat di tingkat pemerintah ini yang tidak kompak. Menteri Keuangan Sri Mulyani berkali-kali menyebut rencana tersebut akan diimplementasikan pada tahun anggaran 2025. Tetapi Menteri Teknis mewacanakan waktu implementasi yang berubah-ubah.

Sri Mulyani membantah, wacana pembatasan BBM bersubsidi bertujuan untuk penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025

Pemerintah akan gunakan teknologi yang terkait artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam kebijakan pembatasan BBM bersubsidi

Jadi memang keputusan menurunkan harga ini sudah seharusnya, sebagai aksi korporasi dalam menjaga keseimbangan harga produksi dan harga jual. Harga BBM non subsidi kita kan mengikuti mekanisme pasar. Jadi naik-turun bergantung harga minyak di pasar dunia.

Dengan kata lain yang terpenting adalah niat dan tujuan dari kebijakan tersebut semata untuk menyejahterakan masyarakat. Bukan (persoalan) bentuk dari kebijakan tersebut, apakah itu Permen atau PP.