Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo meminta pemerintah daerah segera memperbaiki jalan kabupaten dan provinsi yang tak layak
Untuk mempercepat pembangunan desa, pengelolaan data menjadi hal yang penting. Data merupakan unsur utama yang menentukan tingkat kualitas kebijakan. Data yg baik akan menghasilkan rumusan bahan kebijakan yang baik.
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis meresmikan Rumah Susun (Rusun) Mahasiswa Seminari Tinggi Interdiosesan St. Petrus Ritapiret di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pembangunan infrastruktur di Kotabaru tak tepat sasaran. Pasalnya, ada ketimpangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan.
Anggota Komisi VI DPR RI Hardisoesilo mengharapkan antar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menciptakan sinergi guna kepentingan pembangunan negara.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staf Departemen Legal PT Adhi Karya, Wiesma Mara Rangga terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Kampus IPDN.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mendorong agar pembangunan smelter PT. Freeport Indonesia di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur pada tahun ini harus dapat mencapai target sebesar 30 persen.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak pihak swasta untuk turut aktif dalam pembangunan pendidikan nasional. Khususnya, membantu penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kependidikan.
Kedua belas kawasan yang telah mendeklarasikan dan memprioritaskan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2019 adalah Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Hasanuddin Makassar, Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Ngurah Rai Bali, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Sekupang Batam dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan Temu Konsultasi Publik penyusunan pedoman pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD)