Mahfud menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan korupsi karena Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan semua kasus korupsi itu harus dibongkar

Kementerian BUMN mengharapkan Benny Cokro dan heru Hidayat bisa memenuhi tanggung jawab untuk utang-utangnya, supaya juga bisa membantu Asabri dalam pembenahan

"Pihak kejaksaan, KPK, BPK terus tetap mengawal prosesnya," kata Nasim Khan

"Ini pendapat pribadi saya, menurut saya, harus dipansuskan bersama dengan kemitraan terkait semuanya, kita bersama (komisi VI dan XI) untuk mempansuskan persoalan jiwasraya, asabri. Nah ini harus semua ya (kasus Jiwsraya, Asabri dan Bumiputera). Karena Asabri kan juga sudah ditemukan datanya, kerugiannya mencapai berapa triliun itu, 10 Triliun kan. Nah termasuk jiwasraya. Bumpitera dan lainnya harus dipansuskan," kata Nasim Khan

"OJK kan seharusnya punya wewenang untuk memperhentikan bagaimana penyelesaiannnya ini. Tapi kan selama ini OJK membiarkan diri," 

"Saya rasa pansus bisa menjawab keingintahuan publik terkait masalah Jiwasraya," kata Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah 

Menkopolhukam Mahfud MD berencana memanggil Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia alias Asabri (Persero).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hingga saat ini, sudah ada lima Fraksi di DPR RI yang sudah menyetujui pembentukan Pansus yang akan menangani permasalahan gagal bayar pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

Kerugian sementara sebesar Rp6,4 triliun terjadi karen penurunan nilai saham di produk reksadana.

Sebanyak 95% dana kelolaan justru ditempatkan pada saham yang berkinerja buruk