Tentunya kita harus mempunyai seseorang, baik di TNI maupun Polri atau siapapun yang berkompeten atau bisa menyelesaikan permasalahan di BUMN tersebut.

Bareskrim Polri ungkap kasus TPPO dan narkoba dengan jumlah fantastis

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyambut baik inisiatif Polri membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebht menunjukkan keberpihakan Polri pada masyarakat.

Negara harus hadir dalam bentuk peningkatan tunjangan, kelayakan infrastruktur pos, dan pemenuhan kebutuhan operasional. Jangan biarkan Bhayangkara yang menjaga batas negeri berdiri sendiri.

Barangkali ini akan menyusul perampasan aset kah, Undang-Undang Polri kah atau revisi kembali Undang-Undang Kejaksaan, atau revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya.

Kita enggak bisa bilang ini enggak cocok, ini enggak pas. Jadi sekali lagi, ke depannya di Republik ini idealnya kita bicara yang baik.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah tegas Kemendagri yang melarang ormas menggunakan atribut menyerupai TNI/Polri maupun Kejaksaan.

Selain pidana pokok, majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa pembunuh jurnalis untuk dipecat dari dinas militer TNI AL.