Pemerintah Indonesia gencar melakukan berbagai terobosan untuk menekan produk impor. Salah-satunya lewat Program P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) dari Kementrian Perindustrian yang menargetkan produk bersertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada semua sektor mencapai 40% pada 2024.

Seharusnya kedua perusahaan tersebut mengarahkan dosis mereka ke COVAX, program berbagi vaksin terutama untuk negara-negara berpenghasilan menengah dan miskin.

Penyaluran paket LPG tersebut merupakan bagian dari penugasan Pemerintah dalam Program Konversi BBM ke LPG bagi nelayan dan petani yang telah berjalan sejak tahun 2016.

Kebijakan Pemerintah melalui Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri berbayar dalam program Vaksin Gotong Royong mendapat kritik pedas dari masyarakat. Program ini dinilai bertentangan dengan janji presiden yang akan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kita mesti waspada Indonesia akan sulit membiayai sektor kesehatan dan kesejahteraan untuk jangka panjang, sementara kedua program inilah yang utama.

program vaksinasi yang dilakukan perusahaan turut membantu pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja

Ketua Pengurus YLKI Tulus Abadi mengatakan program vaksinasi berbayar tidak etis dan harus ditolak.

Pengiriman ini merupakan bagian dari program 80 juta dosis vaksin yang dicanangkan Presiden AS Joe Biden, untuk mendukung kebutuhan vaksin global.

Sandiaga berharap bahwa program vaksinasi ini turut mendukung program-program Pemerintah yang lain seperti Program Bangga Buatan Indonesia (BBI). HBDI diluncurkan beberapa hari lalu bersamaan dengan program vaksinasi kepada para difabel yang juga diselenggarakan Hippindo.

Melalui program vaksinasi ini diharapkan akan dapat membangun herd immunity atau kekebalan kelompok masyarakat terhadap COVID-19 yang sedang marak saat ini