Yang masih menjadi perdebatan adalah soal payung hukumnya, apakah Ketetapan MPR yang berarti harus ada amandemen UUD, atau cukup dengan undang-undang.

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid alias Gus Jazil angkat bicara terkait amandemen kelima UUD 1945 untuk mengubah pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang belakangan jadi polemik.

Wacana masa jabatan Presiden menjadi tiga periode merupakan sebuah momentum untuk membuka kotak Pandora.

substansi PPHN yang bersifat filosofis akan menjabarkan cita-cita Indonesia merdeka sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Hasil amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan lembaga tinggi negara.

Jubir Presiden Jokowi pada tanggal 15 Maret 2021 juga menambahkan bahwa sikap Presiden Jokowi tetap tegak lurus mengikuti ketentuan UUD bahwa masa jabatan Presiden adalah 2 periode.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) yang berlarut-larut sama saja menunda kepastian hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Masyarakat Indonesia sangat memegang teguh pemahaman dan implementasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang MPR menyebutnya sebagai Empat Pilar.

HNW meminta agar pemerintah konsisten menerapkan sikap politik luar negeri Indonesia, dengan membatalkan program calling visa warga Israel untuk masuk ke Indonesia.

Karena UUD adalah konstitusi bagaimana kita berbangsa dan bernegara, kami tidak akan melakukan dengan terburu-buru