Kalangan dewan meminta rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak dilakukan dengan terburu-buru. 

Rekomendasi mengusulkan amandemen terbatas UUD NRI 1945 agar MPR memiliki kewenangan menetapkan pedoman pembangunan nasional ‘model GBHN’, yang disebut PPHN.

Dalam kajian di Badan Kajian MPR memang disepakati pentingnya GBHN/PPHN, tapi masih belum disepakati apakah mesti melalui amandemen UUDNRI 1945 atau cukup melalui UU/Revisi UU yang ada.

Tidak ada jaminan bahwa amandemen UUD NRI 1945 tidak akan melebar kemana-mana.

Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD NRI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar.

Syarief Hasan menyampaikan betapa pentingnya memahami nilai-nilai empat pilar seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Wacana Presiden Tiga Periode Bakal Ubah Konstelasi Politik Nasional

Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan wacana pengusulan Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden 3 periode bertentangan dengan UUD 1945.

Masyarakat khawatir, Amandemen UUD NRI 1945 digunakan sebagai ruang untuk semakin mengokohkan kekuasaan, seperti Masa Jabatan Presiden/Eksekutif yang sering didengungkan oleh beberapa oknum.