Masalah ketersediaan air bersih sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan manusia, khususnya masalah stunting pada anak.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti keluhan para petani di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) soal ketersediaan pupuk bersubsidi. 

Anggota DPR RI Komisi IV, Panggah Susanto menilai, jika kebijakan tersebut bisa diambil bila melihat stok berdasarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Proyeksi stok CBP tahun 2021 per tanggal 1 Maret 927.862 ton.

Peningkatan IKK tersebut, disebabkan persepsi yang positif terhadap kondisi ekonomi saat ini, ketersediaan lapangan kerja, pendapatan, dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama.

Pengembangan, perbaikan, dan optimalisasi pasar kerja menemukan momentumnya di masa pandemi mengingat ketersediaan data ketenagakerjaan yang dinamis menjadi penentu kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Pemerintah akan melakukan dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri. Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir dan pandemi COVID-19.

Bagi pelaku usaha, ekosistem di sektor ini lebih menjanjikan sehingga semua pelaku usaha bisa menikmati keuntungan yang wajar. Sedangkan bagi masyarakat diharapkan bisa menjamin ketersediaan dengan harga yang terjangkau.

Agenda pertama adalah agenda emergency, yakni mempersiapkan ketersediaan sapi potong menghadapi Puasa Ramadan dan Idul Fitri.

Kementerian Perdagangan telah membangun hampir 200 Sistem Resi Gudang (SRG), yang diharapkan mampu menjadi penyangga ketersediaan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan penting maupun strategis lainnya.

Komando Strategi Penggilingan Padi (Kostraling) adalah salah satu pihak yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan pangan khususnya beras