Pemerintah akan melakukan dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri. Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir dan pandemi COVID-19.

Bagi pelaku usaha, ekosistem di sektor ini lebih menjanjikan sehingga semua pelaku usaha bisa menikmati keuntungan yang wajar. Sedangkan bagi masyarakat diharapkan bisa menjamin ketersediaan dengan harga yang terjangkau.

Agenda pertama adalah agenda emergency, yakni mempersiapkan ketersediaan sapi potong menghadapi Puasa Ramadan dan Idul Fitri.

Kementerian Perdagangan telah membangun hampir 200 Sistem Resi Gudang (SRG), yang diharapkan mampu menjadi penyangga ketersediaan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan penting maupun strategis lainnya.

Komando Strategi Penggilingan Padi (Kostraling) adalah salah satu pihak yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan pangan khususnya beras

Ibadah bulan suci tidak boleh diganggu atau bersoal dengan kecukupan pangan.

Indikator ketahanan pangan secara sederhana dapat dilihat dengan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung ketahanan pangan dan meminta pemerintah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta pemerintah dan pupuk Indonesia harus jamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.

Ketersediaan tempat tidur di beberapa rumah sakit rujukan Covid-19 hampir penuh. Masyarakat diminta jaga kesehatan.