Proses ini merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi, tetapi belum menyentuh akar persoalan utama.

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menutup acara Pembekalan Anggota DPR RI hingga DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota fraksi PDIP dari seluruh Indonesia yang diadakan di Bali.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang KUHAP yang tengah dibahas oleh DPR RI bertujuan utama untuk memperkuat posisi masyarakat sipil saat berhadapan dengan negara dalam proses hukum.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong penguatan tata kelola dan manajemen BPR. “Sejak tahun 2005, sudah ada 143 bank telah dilikuidasi yang mayoritas adalah BPR.

Kita harus jadi kader-kader pelopor dan bukan kader pelapor, yang hanya melapor, tapi tidak pernah membuat kepeloporan untuk perjuangan.

Iya kader harus mengetahui yah, bagaimana kemudian menggunakan kewenangan kita untuk berpihak kepada rakyat. Dan kita harus tau bagaimana kemudian menghitung anggaran, dan banyak hal dan panjang-lah.

Jika benar burnout berkontribusi pada kondisi fatal, maka ini menandakan bahwa sistem pendukung dan pengelolaan sumber daya manusia perlu dievaluasi lebih dalam.

Ini menunjukkan satu hal, PPATK masih berpikir dari kaca mata pemantauan, bukan dari pemahaman. Seolah-olah rakyat kecil tak boleh pasif, harus kelihatan sibuk, harus aktif transaksi.

Sejumlah petinggi elit partai banteng ikut menyambut Megawati. Mulai dari Ketua Bidang Perekonomian PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Ketua DPP Bidang Kaderisasi dan Ideologi PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.