Alih-alih memperbaiki tata kelola distribusi BBM dan LPG, yang ada Pemerintah malah menaikan harga BBM dan LPG 3 kg non-subsidi pada 10 Juli lalu.

Aturan kendaraan konsumsi Pertalite ternyata belum beres

Asosiasi Perusahaan Migas Nasional memperkirakan cadangan minyak di Indonesia masih cukup banyak, mencapai 4,2 miliar barel.

Pastikan subsidi BBM tepat sasaran, ini strategi BPH Migas

Artinya, tinggal satu bulan lagi waktunya. Sudah sangat mepet. Karena itu Pemerintah, dalam hal ini SKK Migas harus mengawal dengan ketat jadwal penyelesaiannya. Jangan sampai proyek ini molor lagi.

Tiga Wilayah Kerja Migas dilelang, siap-siap digarap asing

SKK Migas akan memastikan komitmen program kerja KKKS dapat terlaksana dengan baik.

Ketimbang mengembangkan bisnis yang nyerempet-nyerempet dengan garapan PLN, seperti listrik dan geothermal, maka bagus kalau Pertamina terus mengembangkan produk-produk substitusi impor migas, seperti biofuel (untuk substitusi solar dan bensin), DME (dimethyl eter) dan gas alam (untuk substitusi LPG) dan ekosistem kendaraan listrik (untuk substitusi BBM).

Kalau memang Pemerintah serius, harusnya Kementerian ESDM dapat menugaskan Inspektur Jenderal bekerjasama dengan BPKP untuk mempersiapkan administrasi dan mengawal proyek ini sejak awal, agar terlaksana dengan sebaik-baiknya dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Investigasi migas dibutuhkan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Kepastian hukum selalu jadi isu negatif di balik program investasi yang digulirkan pemerintah.