memperkuat kebijakan pemerintah daerah melalui berbagai kajian, termasuk kajian tematik

Humas diharapkan mampu membangun ruang publik yang memberikan kanal bagi proses komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan publik, begitupun sebaliknya.

Komisi II DPR mulai menggelar rapat tim kerja, Senin (24/5) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP dalam rangka konsinyering terkait konsep dan desain Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 yang meliputi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota.

Rancangan/revisi undang - undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat mewujudkan ASN yang profesional, netral dan sejahtera.

Komite IV dan Komite III DPD RI melaksanakan Rapat Kerja Gabungan secara virtual dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemendagri, Kemensos, dan Badan Pusat Statistik.

Konflik pertanahan merupakan masalah klasik di semua daerah seluruh Indonesia

Gara-gara ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Komisi II DPR RI terpaksa menunda  rapat kerja yang berlangsung Kamis (19/11).

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebutkan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan Covid-19 harus melalui kajian yang mendalam.

Komisi II DPR RI menyetujui anggaran Kemendagri tahun 2021 sebesar Rp 3,204 triliun termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp 17,3 miliar.