Koalisi kekeluargaan menunggu PDI Perjuangan (PDIP) untuk memutuskan pasangan calon gubernur (Cagub) yang akan diusung di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Kader PDI Perjuangan (PDIP) mengirim surat terbuka kepada Megawati Soekarnoputri. Surat tersebut sebagai penolakan terhadap pencalonan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dana pengamanan Pilkada serentak 2017 mencapai Rp 920 miliar. Anggaran tersebut diajukan oleh Polri untuk Operasi Mantap Praja atau operasi pengamanan Pilkada.
Pimpinan DPR mendesak Nusron Wahid mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Parpol sebagai salah satu kunci keberhasilan Pilkada DKI dalam melahirkan seorang pemimpin yang merakyat. Apakah Pilkada DKI menghasilkan pemimpin yang amanah atau justru pemimpin otoriter?
PDI Perjuangan (PDIP) telah menuntaskan pembahasan calon kepala daerah yang akan diusung di Pilkada 2017 termasuk Cagub DKI Jakarta.
PKB berharap agar partai politik `anti Ahok` bersatu untuk melawan calon gubernur (Cagub) petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI.
Meski dinilai berhasil memimpin Kota Surabaya, namun Partai Golkar meragukan kemampuan kader PDI Perjuangan Tri Rismaharini memimpin DKI Jakarta.
Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham mengisyaratkan PDIP pada akhirnya akan menggandengkan kadernya Djarot Syaiful Hidayat (Djarot) dengan cagub dukungan partainya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia mengaku yakin PDIP segera mengambil keputusan mewujudkan pasangan Ahok-Djarot untuk didukungnya di Pilkada nanti.
PDIP dikabarkan akan mengusung pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan wakilnya Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI 2017. Bagaimana sikap kader PDIP khususnya warga DKI?