Pergantian KSAL menjadi momen yang penting bagi Angkatan Laut kita. Di tengah tantangan keamanan yang berkembang, seorang pemimpin yang tangguh dan berpengalaman di posisi KSAL sangat diperlukan untuk memastikan kedaulatan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia.

Terkait efisiensi anggaran, saya kira bagaimanapun 24 putusan MK ini akan menjadi kewajiban bagi APBD masing-masing. Jika memang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan UU 10 Tahun 2016 APBN bisa melakukan perbantuan.

Ini murni karena keteledoran KPU dan Bawaslu. DKPP harus memproses, menjadikan informasi ini sebagai laporan, dan menyidangkannya.

Kita berharap, dalam penetapan calon, KPU kabupaten mesti teliti terkait administrasi dan persyaratan calon. Sebab, jika tidak, KPU kabupaten merugikan pihak calon yang sudah bertarung dan menang tapi mereka malah didiskualifikasi karena pertimbangan administrasi.

Komisi III akan beri masukan terhadap MA agar berikan atensi terhadap permohonan PK Alex Denni

Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyoroti sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan, pentingnya perhatian terhadap lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama agar tidak menjadi prioritas kedua dalam sistem pendidikan nasional.

Tinggal pengelolaan saja, supaya tata kelola-nya baik, independen, tidak ada intervensi sehingga bisa melakukan pengelolaan Danantara dengan kemahiran yang terjaga.

Pengawasan ini akan mencakup audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk badan usaha dan oleh auditor publik untuk operasional dan investasi holding company.

Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas.