Mohon izin Ibu Ketua (Ketua Komisi IV DPR Titik Hediati Hariyadi) bukan maksud ingin mengulang, tapi ini harus disampaikan, sedari awal kasus ini memang tidak masuk di akal, tidak masuk di akal karena KKP sibuk mendeteksi ikan dan kapal, luput mendeteksi pagar laut yang panjangnya 30,6 Km. Kalau minjam istilah Ibu Ketua itu setengah tol jagorawi

Artinya, ini ada satu tindak kejahatan yang direncanakan dan ini mengandung unsur kerugian ekonomi negara, kalau boleh saya masuk lebih dalam ada UU Nomor 7 Tahun 1955 itu ada sanksi yang terkait tindak pidana kejahatan ekonomi, saya rasa ini juga bisa masuk oleh karena itu saya minta keseriusan Pak Menteri jangan hanya berhenti di sini.

Kami sangat aspiratif mau mendengar keluhan dan aspirasi, karena bapak ibu adalah korban. Korban oleh siapa? Pengembang, pemilik, dan sebagainya. Kita sarankan supaya lapor polisi yang sudah ada kita kawal. Tentu saja masih ada lanjutannya, dan versi pengembangnya seperti apa?

Harga daging ayam mengalami kenaikan, biasanya 35 ribu rupiah, sekarang bisa mencapai 38 ribu rupiah. Ini berdampak pada penurunan jumlah pembeli di pasar.

Komisi XII DPR RI juga mendesak Kepala SKK Migas untuk memfasilitasi penyelesaian masalah perizinan lingkungan yang dihadapi oleh KKKS dalam rangka mencapai lighting Migas nasional tahun 2025.

Narasi laporan yang kami terima memang menyenangkan telinga, mulai dari banyaknya event dan MICE tingkat nasional serta internasional. Namun, apakah masyarakat sekitar juga merasakan dampak positif dari penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di sini?

Ini bukan pertama kalinya kita mendengar adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI. Sayangnya, kejadian serupa telah terjadi beberapa kali tahun ini.

Sistem pemilu yang bisa jadi opsi adalah sejatinya sistem pemilu campuran supaya kita tidak lagi berdebat soal proporsional terbuka (atau) proporsional tertutup, padahal variasi sistem pemilu dunia itu ada 400 lebih.

Komisi VI DPR berencana akan membentuk Panja terkait isu tata kelola minyak mentah oleh PT Pertamina. Hal itu menyikapi kasus dugaan korupsi di Pertamina oleh BUMN Patra Niaga yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun.

Kami percaya dari kalangan akademisi akan lebih adil dan lebih jujur karena sandarannya adalah kebenaran-kebenaran akademis dalam melihat realitas, dalam memotret, berbagai hal yang terkait dengan pemilu.