"Kenapa kami (Amin AK dan Chairul Anwar) masuk di Panja, agar tidak kehilangan kendali terhadap perkembangan jiwasraya di komisi VI DPR, Karena (permasalahan Asuransi Jiwasraya) yang bekerja itu bukan lagi komisi tapi Panja," kata Amin AK.

Pansus Papua DPD RI terus menggali permasalahan di Tanah Papua seperti hak ekonomi sosial, dan budaya. Pansus Papua juga memandang penting terhadap isu-isu strategis lain seperti Otonomi Khusus (Otsus).

Sebaliknya, penyelesaian kasus ini harus mengutamakan transformasi bisnis.

"Ini pendapat pribadi saya, menurut saya, harus dipansuskan bersama dengan kemitraan terkait semuanya, kita bersama (komisi VI dan XI) untuk mempansuskan persoalan jiwasraya, asabri. Nah ini harus semua ya (kasus Jiwsraya, Asabri dan Bumiputera). Karena Asabri kan juga sudah ditemukan datanya, kerugiannya mencapai berapa triliun itu, 10 Triliun kan. Nah termasuk jiwasraya. Bumpitera dan lainnya harus dipansuskan," kata Nasim Khan

"Ya semua kita akan panggil, Ya (Termasuk Rini Soemarno, semua nanti (Dipanggil)," kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Khilmi 

"OJK kan seharusnya punya wewenang untuk memperhentikan bagaimana penyelesaiannnya ini. Tapi kan selama ini OJK membiarkan diri," 

"Saya rasa pansus bisa menjawab keingintahuan publik terkait masalah Jiwasraya," kata Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah 

Segera harus dibuat Pansus di DPR untuk mengusut tuntas kasus OTT tersebut, untuk mengawasi KPK agar jangan sampai lolos dikarenakan Komisioner KPU tersebut telah diduga kuat memenangkan (paslon 01) dengan TSMB (terstruktur, sistematis, masif dan brutal)," kata Habib Novel 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hingga saat ini, sudah ada lima Fraksi di DPR RI yang sudah menyetujui pembentukan Pansus yang akan menangani permasalahan gagal bayar pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

Dukungan PPP untuk bentuk Pansus Jiwasraya supaya ada kejelasan, seperti Pansus Century