Mantan Ketua Pansus UU Pemilu Lukman Edy angkat bicara terkait konstitusionalitas kemenangan pasangan Jokowi-Ma`ruf Amin sebagai hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2019.

Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh refocusing dan realokasi anggaran tersebut ada di bawah kendali Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang dipimpin langsung oleh Walikota Depok.

Pimpinan DPR tak mempersoalkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Cipker) melalui Pansus atau Badan Legislasi (Baleg). Sebab, Pansus dan Baleg memiliki kapasitas yang sama.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak pembentukan Pansus kasus PT Asuransi Jiwasraya. Mengingat, Panitia Kerja (Panja) di Komisi VI, Komisi XI, dan Komisi III telah berjalan.

Fraksi PKS dan Demokrat di DPR resmi menyerahkan surat usulan pembentukan Panitia khusus (pansus) guna membongkar mega skandal gagal bayar asuransi di PT Jiwasraya.

"Kalau kita tidak menjadikan pansus, namanya tidak serius menyelesaikan (Jiwasraya), karena panja sangat parsial. Yang satu (Komisi III) ngurusin hukum, yang enam (komisi VI) ngurusin BUMN, yang sebelas (komisi XI) ngurusin keuangan negara, semuanya mau ngurusin," ujar Mardani

Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI menyerahkan usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke pimpinan DPR.

Fraksi Partai Demokrat mendorong dibentuknya Pansus Hak Angket untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya (Persero) dengan tuntas.

"Kalau hasilnya berjalan di tempat dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, saya pikir tingkatkan dari Panja ke Pansus Jiwasraya," jelas Surya.

"Fraksi Demokrat belum mengirim nama-nama karena masih menunggu nama-nama dari fraksi, ataukah akan memutuskan yang lain," kata Martin