Pansus Jiwasraya yang akan dibentuk DPR tidak akan mengganggu proses hukum yang sudah berjalan namun justru bisa beriringan dan saling melengkapi

Upaya mengusut skandal Jiwasraya bisa ditempuh melalui dua jalur, yakni jalur hukum dan jalur politik. Untuk penyelesaian melalui jalur hukum, sudah memasuki babak baru dengan dicekalnya 10 orang oleh Kejaksaan Agung. 

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendorong pembentukan panitia kerja (Panja) Impor guna menyelesaikan persoalan neraca perdagangan yang mengalami defisit.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI - Perjuangan, Darmadi Durianto menegaskan, pihaknya akan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) sebagai respon terhadap persoalan yang membelit Jiwasraya.

Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI akan segera bekerja untuk menyelesaikan permasalahan di Papua yang masih menjadi polemik tak kunjung selesai.

Komitmen cari solusi konflik Papua, Komite I terus gali informasi untuk mempersiapkan pembentukan pansus Papua. Selain itu, berbicara masalah Papua tentu tidak bisa dikesampingkan telah diberlakukan otonomi khusus (Otsus).

Penggunaan internet di Indonesia sudah berada di atas rata-rata dunia. Dimana pengguna internet di dunia hanya sebesar 54,4 persen, namun di Indonesia jumlahnya sudah mencapai 54,68 persen.

Komite I DPD RI dalam waktu dekat akan mengusulkan pembentukan Pansus Papua dalam rangka ikut membantu penyelesaian konflik di Papua yang berkepanjangan.

Komisi XIII DPR RI memutuskan merekomendasikan konflik PT Toba Pulp Lestari (TPL) vs warga di kawasan Danau Toba, Sumatra Utara (Sumut), untuk `digarap` Pansus Penyelesaian Konflik Agraria.

Sidang Paripurna DPR RI secara aklamasi memutuskan menerima laporan Pansus Pelindo II tahap Kedua. Selain itu Pansus juga menghasilkan tiga Poin hasil penyelidikannya yang memperkuat Hasil Audit Investigasi BPK RI.